AD ART; Program Kerja; Acara; Profile Pengurus; Kontak Kami; Selasa, 16 Oktober 2012. Kontak Pengurus. 1. Ketua: Sirajudin Abbas. Phone +6281368007088. E-Mail . Patric Rio Kapela, beberapa Pengurus Pusat Partai Nasdem, Pengurus Pusat Ormas Nasdem, Pengurus Pusat Garda Pemuda Nasdem, Pengurus Pusat Garnita Malahayati, dan Pengurus Pusat Sementaraitu Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Teddy Setiawan yang hadir sebagai saksi juga mempertanyakan terselenggaranya Kongres Partai Nasdem. Sebab hingga kini Nasdem baru satu kali melakukan kongres pada 2013, seharusnya jika merujuk AD/ART dilakukan tiap 5 tahun sekali. Tapisetiap partai punya aturan termasuk PDI Perjuangan yang punya mekanisme, peraturan, tata cara sesuai AD/ART. Untuk soal ini, PDI Perjuangan sudah jelas, ini hak preogratif ketua umum," ujar dja. ADART Partai. Mantan Ketua DPD Partai Nasdem HST Bantah Legowo Dicopot. DAERAH Mantan Ketua DPD Partai Nasdem HST, Tri Bunadi bantah ia legowo dicopot dan akan hadir pada pendaftaran Baca Lengkapnya. Berita Menarik Lainnya. Petani Banjar Tunda Cocok Tanam. DAERAH Petani Banjar Tunda Cocok Tanam. Desember 11, 2021 Halitu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan lembaga Center for Political Communication Studies (CPCS). Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta menyatakan elektabilitas Partai NasDem turun menjadi 2,1 persen dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada 22-27 Juli 2022. Padahal, pada survei April 2022, partai besutan Surya Paloh itu disebut JAKARTA(30 Oktober): Partai NasDem harus dapat berjalan segaris lurus dengan amanat konstitusi sebagai harapan kemajuan bangsa dalam ketahanan dan pembangunan nasional.Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supiadin Aries Saputra mengatakan hal itu saat menjadi narasumber 'Dial Menakar3 Bacapres Partai NasDem, Siapa Korban? Menakar Kandidat Tuan Rumah Baru Piala Asia 2023; (Kemenkumham) oleh 50 orang, dengan me nyerahkan dokumen AD/ART dan susunan kepengurusan. Syarat ini bisa jadi akan dibuat lebih berat saat Undang-Undang Partai Politik nanti direvisi. Namun, jika melihat trennya sejak 1999, syarat KlaimNasdem. Partai Nasdem menetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai kandidat calon presiden (capres) yang akan diusung di Pilpres 2024. Tapi setiap partai punya aturan termasuk PDI Perjuangan yang punya mekanisme, peraturan, tata cara sesuai Tapisetiap partai punya aturan termasuk PDI Perjuangan yang punya mekanisme, peraturan, tatacara sesuai AD/ART. Untuk soal ini, PDI Perjuangan sudah jelas, ini hak preogratif Ketua Umum," tegasnya. Ganjar menanggapi santai terkait namanya yang diusulkan menjadi Capres oleh Partai Nasdem. Menurutnya, itu hal yang biasa saja. Tapisetiap partai punya aturan termasuk PDI Perjuangan yang punya mekanisme, peraturan, tata cara sesuai AD/ART. Untuk soal ini, PDI Perjuangan sudah jelas, ini hak prerogatif Ketua Umum,” tegasnya saat ditemui di rumah dinasnya, Sabtu (18/6/2022). Ganjar menanggapi santai terkait namanya yang diusulkan menjadi Capres oleh Partai Nasdem Politikjalan pintas dan pemecatan itu dinilainya akan memengaruhi sistem dan etos kerja partai dan sayap-sayapnya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan meluluhkan cita-cita gerakan perubahan Partai NasDem. "Bagi kami politik adalah soal mengorganisasikan pikiran, dan itu tercermin dalam AD/ART organisasi. KetapangJam Kerja Senin - Jum'at : 09.00 - 18.00 Sabtu - Minggu : LIBUR Jika Anda Mempunyai Pertanyaan seputar Partai NasDem, Jangan Ragu bertanya kepada kami, kami akan membalas secepat mungkin Hubungi Kami Kontak Telepon : +62801255820101 Email: nasdemktp@ Sekretariat Jl. RM. Sudiono No 20, Kel. Ada4 jenis calon legislatif yang dipertimbangkan oleh partai politik yaitu: 1. Loyalis partai (party loyalist). Loyalis selalu diperhatikan oleh partai politik ketika model pemilihan calon legislatif ditentukan secara sentral dan ketat oleh elit politik. Ketika terpilih, mereka Lebih memperhatikan kepentingan partai daripada kepentingan Partai NasDem Kayong Utara juga terus berupaya memperkuat struktur partai DPD, yakni mulai dari level atau tingkat desa (DPRT), kecamatan (DPC) hingga kabupaten (DPD), Menurut Asnawi penguatan struktur partai dilakukan dalam upaya memenuhi target sebagai pemenang pada pemilu 2024 dengan target empat atau minimal tiga kursi atau satu Politisisenior Partai NasDem, Zulfan Lindan, bicara peluang terbaik jika Joko Widodo ingin maju di Pilpres 2024 adalah sebagai wakil presiden Prabowo Subianto. Zulfan mengatakan narasi ini hQrKlU.  Berita Politik Jumat, 9 Juni 2023 - 1720 WIB Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief Sumber VIVA/Farhan Faris Jakarta – Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan sikap Partai Nasdem yang terkesan menyudutkan Demokrat, soal pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan di Pilpres itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, yang menuding Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono AHY tidak terpilih menjadi pendamping Anies. Andi justru menyebut, tudingan itu seakan partai besutan Surya Paloh itu tidak rela bila AHY dipilih Anies untuk menjadi bakal itu, Andi mempertanyakan kesetiaan Nasdem apakah masih akan tergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bila akhirnya Anies memilih AHY untuk berkompetisi di Pilpres 2024. "Menurut Mat Ali Ahmad Ali gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada beliau. Jika Anies memilih AHY apakah Nasdem akan cabut dari koalisi?" tulis Andi Arief dalam akun Twitter pribadinya Andiarief pada Jumat, 9 Juni Ahmad Ali menilai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika AHY tak dipilih menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Halaman Selanjutnya “Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” kata Ali, Kamis kemarin. Kami kirim berita paling update di pagi dan sore hari langsung ke telegram Kamu! Pssst ada quiz dan giveaway juga Topik Terkait Andi Arief Jakarta Demokrat Nasdem Agus Harimurti Yudhoyono Ahy Cawapres Anies Anies Baswedan Jangan Lewatkan Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengatakan ada paksaan dari Partai Demokrat untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai Cawapres Anies Baswedan. Puan Maharani disebut-sebut ke di dalam bursa calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY masuk dalam bursa cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pemerintah menyatakan taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi MK, yang memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Puan lantas menyinggung soal aturan internal PDIP yang melarang satu keluarga berbeda-beda partai. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa kerja sama politik untuk pemilu, sejatinya tidak bisa dipilih-pilih. Ada pileg, pilpres juga pilkada.. Terpopuler Inspektorat DKI disebut perlu turun tangan memeriksa kasus pelanggaran ruko Pluit Niaga, Jakarta Utara yang memakan badan jalan dan menutup saluran air. Leza pun mengimbau bagi pengguna KRL yang membawa anak untuk tetap menjaga sang anak dan turut menjaga kenyamanan selama menggunakan Commuter Line. Ade Armando mendapat kabar bahwa bakal calon presiden, Ganjar Pranowo sudah meneken kontrak dengan PDIP, jika dirinya berhasil menjadi presiden pada 2024 mendatang. Staf Khusus Menkeu bidang Komunikasi dan Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan utang perusahaan Jusuf Hamka terkait dengan BLBI. Bahkan menurut Megawati, dia bisa keluar masuk Korea Selatan dan Korea Utara berkali-kali. Selengkapnya  VIVA Networks Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap agar All New Toyota Yaris Cross bisa di ekspor ke Australia, sehingga menjadi tantangan Toyota Indonesia. Tercatat ada 4 merek asal China yang hadir di pameran tahunan GIIAS 2023 nanti, yaitu Neta, GWM Tank, Ora, dan Haval. Bagaimana Chery melihat persaingan ini? Selengkapnya  Isu Terkini  Berita Politik Jumat, 2 Juni 2023 - 2217 WIB Politisi partai NasDem Willy Aditya kiri VIVA Politik – Partai Nasdem menegaskan bakal bekerja sepenuhnya untuk memenangkan bakal calon presiden Anies Baswedan. Semua calon anggota badan legislatif caleg Nasdem bakal dikerahkan untuk menangkan Anies."Semua caleg Nasdem akan jadi jubir Anies di semua daerah pemilihan," kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat, 2 Juni 2023. Willy optimis dengan para caleg partainya. Bahkan, diklaim Willy, semua caleg partainya sudah menyatakan bersedia untuk memenangkan Anies Baswedan. "Sebanyak caleg Nasdem di semua tingkatan siap jadi jubir pemenangan Anies," katanya. Anies merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Anies Baswedan Calon Presiden Partai Nasdem di HUT Nasdem Sesuai jadwal ditetapkan KPU RI, pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Kami kirim berita paling update di pagi dan sore hari langsung ke telegram Kamu! Pssst ada quiz dan giveaway juga Topik Terkait Anies Baswedan Caleg Partai Nasdem Juru Bicara Calon Presiden Pemilu Viva Politik Jangan Lewatkan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya sangat terbuka jika ada partai politik yang ingin bergabung membangun kerja sama dan mendukung Ganjar Pranowo. Dibilang Bermuka 2, Nasdem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Jumat siang. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menilai Mahkamah Konstitusi meludahi putusannya sendiri jika memutuskan pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendatang kantor pusat PDIP. Pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri membahas seputar calon presiden. Ganjar Pranowo menanggapi kabar ihwal namanya dipasangkan dengan Erick Thohir pada pemilu presiden tahun 2024. Nama Erick Thohir diusulkan oleh PAN jadi cawapres Ganjar. Terpopuler Inspektorat DKI disebut perlu turun tangan memeriksa kasus pelanggaran ruko Pluit Niaga, Jakarta Utara yang memakan badan jalan dan menutup saluran air. Leza pun mengimbau bagi pengguna KRL yang membawa anak untuk tetap menjaga sang anak dan turut menjaga kenyamanan selama menggunakan Commuter Line. Ade Armando mendapat kabar bahwa bakal calon presiden, Ganjar Pranowo sudah meneken kontrak dengan PDIP, jika dirinya berhasil menjadi presiden pada 2024 mendatang. Staf Khusus Menkeu bidang Komunikasi dan Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan utang perusahaan Jusuf Hamka terkait dengan BLBI. Bahkan menurut Megawati, dia bisa keluar masuk Korea Selatan dan Korea Utara berkali-kali. Selengkapnya  VIVA Networks Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap agar All New Toyota Yaris Cross bisa di ekspor ke Australia, sehingga menjadi tantangan Toyota Indonesia. Tercatat ada 4 merek asal China yang hadir di pameran tahunan GIIAS 2023 nanti, yaitu Neta, GWM Tank, Ora, dan Haval. Bagaimana Chery melihat persaingan ini? Selengkapnya  Isu Terkini JAKARTA - Pengamat politik, Jamiluddin Ritonga, menilai Peninjauan Kembali PK yang diajukan Moeldoko seharusnya ditolak oleh Mahkamah Agung MA. Menurut Ritonga, yang dijadikan objek gugatan dari PK itu hanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Demokrat. Ia menuturkan, sesuai konstitusi, MA memang memiliki kewenangan PK terhadap perundang-undangan di bawah UU yang dinilai bertentangan UU. Namun, AD/ART hanya produk Partai Demokrat dan hanya berlaku di internal, bukan produk perundangan. "Dalam hierarki hukum di Indonesia, AD/ART bukan produk perundang-undangan," kata Jamiluddin, Sabtu 3/6/2023.Ia menilai, penggugat juga tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum karena output dari Kongres Luar Biasa KLB yang tidak sesuai, bahkan bertentangan AD/ART Partai Demokrat. Bahkan, Moeldoko tidak punya kartu tanda anggota KTA Partai Demokrat. Itu semakin membuktikan Moeldoko tidak punya legal standing menggugat AD/ART Demokrat. Karena itu, MA seharusnya menolak PK yang diajukan Moeldoko. Jika tidak, keadilan sudah dirampas sewenang-wenang."Kekuasaan sudah masuk terlalu jauh ke ranah hukum," ujar melihat, secara politis tentu itu akan sangat berbahaya. Seperti diingatkan Susilo Bambang Yudhoyono SBY, bila keadilan tidak datang, publik berhak memperjuangkannya secara damai dan tetap SBY itu tampaknya tidak hanya diikuti kader Partai Demokrat. Sebab, kalau MA memenangķan gugatan Moeldoko, Anies Baswedan gagal menjadi capres. Itu membuat kemarahan relawan dan pendukung mereka sangat besar dan secara politis bisa mengganggu stabilitas politik. Tidak menutup kemungkinan, PKS dan Nasdem turut marah bila MA memenangkan Moeldoko, yang membuat stabilitas politik semakin itu, ia mengingatkan, implikasi politis sangat besar bila keadilan diselewengkan untuk kepentingan kekuasaan. Karenanya, Jamiluddin menekankan, MA jangan bermain api dalam memutus gugatan tersebut."MA harus tetap jadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan," kata Jamiluddin menegaskan. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini JAKARTA, - Mahkamah Agung MA belum memproses permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purn Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat. Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY jadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko. Pejabat Humas MA Suharto menjelaskan, pemeriksaan perkara di MA membutuhkan waktu dalam proses distribusi. Akan tetapi, MA hanya memiliki waktu tiga bulan untuk mengadili perkara yang majelis hakimnya telah ditentukan oleh ketua kamar perkara. "Berdasarkan SK KMA 214 /SK/XII/2014, perkara yang mulai masuk MA sampai kirim kembali ke Pengadilan Pengaju 250 hari. Tapi kalau Musyawarah dan pengucapan putusan 90 hari," kata Suharto kepada Rabu 6/6/2023. Baca juga Denny Indrayana Jika PK Moeldoko Dikabulkan, Demokrat Dibajak dan Anies Dijegal Dalam detail perkara yang diterima dari Suharto, permohonan PK Moeldoko telah terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023 dengan status dalam proses distribusi. Berkas perkara yang diajukan Jenderal Purnawirawan TNI itu masuk ke MA dari Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN pada 15 Mei 2023. "Berdasarkan tampilan info perkara tersebut tanggal distribusi dan majelis masih kosong, maka kemungkinan tengah dalam proses usul edar," papar Suharto."Nanti setelah terdistribusi ke majelis, baru majelisnya menetapkan hari sidang setelah dipelajari," jelas Hakim Agung MA tersebut. Diketahui, MA sebelumnya menolak kasasi kubu Moeldoko atas keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly juga telah menyiapkan kontra memori setelah kubu Moeldoko mengajukan PK atas kasasi di MA. Kontra memori atas PK kubu Moeldoko disiapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkumham. "Ya nanti akan kita buatlah, itu urusan Dirjen AHU itu," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa 4/4/2023. Baca juga MA Segera Adili PK Moeldoko soal Kepengurusan Partai Demokrat Yasonna menjelaskan, PK yang diajukan kubu Moeldoko sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, Menkumham mengingatkan semua pihak untuk menaati proses hukum yang berlaku. "Ya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kita harus taat hukum, ini negara hukum," ujar Yasonna. Sejalan dengan itu, Yasonna juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur dalam urusan yang menyangkut keabsagan kepengurusan Partai Demokrat. "Itu aturan hukum, hak, dan saya tidak mau ikut campur karena terbuka, kami jawab. Itu soal norma saja itu," ungkap dia. Sebagai informasi, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkapkan bahwa Moeldoko masih berupaya 'merebut' Partai Demokrat. Ia menyebut Moeldoko dan mantan politikus Demokrat Jhoni Allen Marbun mengajukan PK ke MA terkait kepengurusan Partai Demokrat. "Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa KSP Moeldoko, dan Jhoni Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin 3/4/2023. Baca juga AHY Sebut PK Moeldoko Upaya Membubarkan Koalisi Perubahan Ia menuturkan, PK tersebut merupakan langkah lanjutan dari putusan kasasi MA dengan perkara K/TUN/2022 yang diputus 29 September 2022. Gugatan itu terkait pengesahan AD/ART Partai Demokrat hasil KLB yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. AHY mengungkapkan, Moeldoko cs mengeklaim telah menemukan empat bukti baru untuk mengesahkan kepemimpinannya. "Kenyataannya, bukti yang dikirim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta,” ucap dia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

ad art partai nasdem